Skip to content

bagaimana membangun karakter bangsa dengan falsafah pancasila

2011 May 20
Posted by sbayu34

KERANGKA DASAR PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

A. Konsensus Dasar Pembangunan Nasional

1. Pancasila
Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis
formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan
berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala
sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan
dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila
merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa
Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara
dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur
yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia
dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat
Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa
Indonesia.

Oleh karena kedudukan dan fungsinya yang sangat fundamental bagi
negara dan bangsa Indonesia, maka dalam pembangunan karakter bangsa,
Pancasila merupakan landasan utama. Sebagai landasan, Pancasila
merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan
karakter bangsa. Dalam konteks yang bersifat subtansial, pembangunan
karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa
Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti
manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis,
nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-
nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam
pendidikan karakter bangsa.

2. Undang-Undang Dasar 1945
Derivasi nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang
terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karena itu,
landasan kedua yang harus menjadi acuan dalam pembangunan karakter
bangsa adalah norma konstitusional UUD 1945. Nilai-nilai universal yang
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 harus terus dipertahankan menjadi
norma konstitusional bagi negara Republik Indonesia.

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

Keluhuran nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
memancarkan tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk tetap
mempertahankan pembukaan itu dan bahkan tidak akan mengubahnya.
Paling tidak ada empat kandungan isi dalam Pembukaan UUD 1945 yang
menjadi alasan untuk tidak mengubahnya. Pertama, di dalam Pembukaan
UUD 1945 terdapat norma dasar universal bagi berdiri tegaknya sebuah
negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam alinea pertama secara eksplisit
dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh
karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan itu dengan tegas
menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh
karena itu, tidak boleh lagi ada penjajahan di muka bumi. Implikasi dari
norma ini adalah berdirinya negara merdeka dan berdaulat merupakan
sebuah keniscayaan. Alasan kedua adalah di dalam Pembukaan UUD
1945 terdapat norma yang terkait dengan tujuan negara atau tujuan
nasional yang merupakan cita-cita pendiri bangsa atas berdirinya NKRI.
Tujuan negara itu meliputi empat butir, yaitu (1) melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan
kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4)
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita itu sangat luhur dan tidak
akan lekang oleh waktu. Alasan ketiga, Pembukaan UUD 1945 mengatur
ketatanegaran Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem
pemerintahan. Alasan keempat adalah karena nilainya yang sangat tinggi
bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, sebagaimana tersurat di
dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu
Pancasila.

Selain pembukaan, dalam Batang Tubuh UUD 1945 terdapat norma-norma
konstitusional yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan
Indonesia, pengaturan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, identitas
negara, dan pengaturan tentang perubahan UUD 1945 yang semuanya
itu perlu dipahami dan dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Oleh karena
itu, dalam pengembangan karakter bangsa, norma-norma konstitusional
UUD 1945 menjadi landasan yang harus ditegakkan untuk kukuh berdirinya
negara Republik Indonesia.

3. Bhinneka Tunggal Ika
Landasan ketiga yang mesti menjadi perhatian semua pihak dalam
pembangunan karakter bangsa adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Semboyan itu bertujuan menghargai perbedaan/keberagaman, tetapi tetap
bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki
kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

yang “adil dalam kemakmuran” dan “makmur dalam keadilan” dengan dasar
negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.

Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan
suatu keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Indonesia. Akan
tetapi, keberagaman itu harus dipandang sebagai kekayaan khasanah
sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai
anugerah Tuhan yang Maha Esa bukan untuk dipertentangkan, apalagi
dipertantangkan (diadu antara satu dengan lainnya) sehingga terpecah-
belah. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dapat
menjadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kesepakatan yang juga perlu ditegaskan dalam pembangunan karakter
bangsa adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia
adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap
NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi
menggoyahkan NKRI. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air
(patriotisme) perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa.
Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi HAM sebagai
bagian dari pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme), bukan
untuk memecah belah bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, landasan
keempat yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa
adalah komitmen terhadap NKRI.

B. Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Global
Globalisasi dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan internasionalisasi
yang dikaitkan dengan berkurangnya peran dan batas-batas suatu negara
yang disebabkan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan
antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk
interaksi. Globalisasi juga dapat memacu pertukaran arus manusia, barang,
dan informasi tanpa batas. Hal itu dapat menimbulkan dampak terhadap
penyebarluasan pengaruh budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi dan
agama dalam suatu bangsa yang sulit dikendalikan. Pada gilirannya hal ini
akan dapat mengancam jatidiri bangsa.

Berdasarkan indikasi tersebut, globalisasi dapat membawa perubahan
terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat serta bangsa Indonesia,

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

terutama masyarakat kalangan generasi muda yang cenderung mudah
terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan
kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya
dan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap
menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tidak
kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi
telekomunikasi telah memungkinkan manusia melakukan komunikasi
global, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan yang terjadi
di negara lain dalam waktu yang singkat dapat diketahui. Hal ini banyak
dipergunakan negara maju untuk mengembangkan pasar modal yang
memungkinkan mereka melakukan investasi di manapun dengan leluasa
tanpa harus mempertimbangkan batas-batas suatu negara. Di samping
itu, perkembangan iptek juga ikut mengalirkan berbagai informasi yang
tidak sesuai dengan budaya masyarakat, tetapi sangat mudah untuk ditiru
sehingga terjadilah perilaku yang tidak sejalan dengan norma dan nilai-nilai
yang berlaku di dalam masyarakat.

Kepesatan bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa
perubahan besar di berbagai sektor kehidupan manusia dan berdampak
pada pergeseran nilai dan perilaku kehidupan bermasyarakat. Arus
pertukaran dan persebaran informasi yang cepat melalui dunia maya
(internet) serta pemberitaan media yang bebas dan cenderung tidak
tersaring dengan baik telah membawa dampak terhadap perilaku
hidup seseorang. Salah satu dampak nyata dalam konteks kehidupan
bermasyarakat adalah bergesernya orientasi nilai yang diyakini seseorang
dan cara pandangnya terhadap keberhasilan hidup. Orientasi nilai idealis
yang mengedepankan nilai akhlak, etika, moral, budi pekerti, dan harga
diri seringkali tampak tergeser. Kecenderungan orientasi nilai dalam
kehidupan kini bergeser menjadi hedonis yang berorientasi kepada materi
dan lebih bersifat duniawi. Keberhasilan seseorang dalam kehidupan diukur
berdasarkan berapa banyak harta, berapa tinggi kekuasaan, dan apa
jabatan yang diembannya. Seringkali orang lupa diri dan berlomba-lomba
untuk mencari dan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan jabatan
setinggi-tingginya melalui jalan pintas yang tidak lagi mengindahkan cara-
cara memperolehnya.

Globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan
bebas. Berbagai bentuk perjanjian kerja sama ekonomi telah diluncurkan,
seperti kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC), perdagangan bebas
ASEAN (AFTA), kesepatakan perdagangan antara negara-negara ASEAN
dan China (ACFTA), dan sebagainya yang pada dasarnya menuntut

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

adanya penyesuaian kepentingan suatu negara dengan kepentingan
negara lain yang lebih luas. Perjanjian tersebut memaksa suatu negara
membuka diri sebagai pangsa pasar dalam proses perdagangan. Hal
ini secara tidak langsung menjadi kendala untuk beberapa negara di
dalam mengembangkan sektor produksinya karena masuknya produk dari
teknologi yang lebih canggih dengan harga yang sangat bersaing.

Dari kenyataan ini terlihat bahwa pada akhirnya beberapa negara akan
mengalami kekalahan dalam persaingan dan kemenangan ada pada
negara lain yang telah menguasai modal dan ipteks. Beberapa negara
pada umumnya hanya memiliki sumber daya alam yang belum mampu
diolah sendiri dan/atau sumber daya manusianya banyak, tetapi rendah
kualitasnya. Kondisi ini kelihatannya masih dialami Indonesia yang kaya
akan sumber daya alam, namun relatif belum mampu mengolah lebih jauh
untuk peningkatan nilai jualnya.

Apabila kondisi tersebut diperhatikan dengan baik, telah terjadi aliran
bahan baku ke luar negeri dengan harga murah dan masuknya produk
berteknologi dengan harga mahal. Hal ini tidak perlu terjadi, apabila bangsa
ini mengembangkan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang
direncanakan dengan baik dan konsisten.

Di samping itu, kekuatan ekonomi internasional sebagai mesin keuangan
suatu negara sering dipergunakan sebagai alat untuk memaksakan
kehendak terhadap beberapa negara yang masih tergantung pada
modal dan pinjaman luar negeri. Negara yang memang mengharapkan
mengucurnya pinjaman, akhirnya harus mau menuruti aturan yang dibuat
oleh negara donor.

Perdagangan narkoba merupakan fenomena dunia yang sampai saat ini
masih sangat sulit untuk ditanggulangi. Hal ini karena jaringannya telah
meliputi seluruh dunia dan menggunakan teknologi yang semakin canggih.
Perdagangan gelap narkoba di samping menghasilkan keuntungan
ekonomi yang besar, juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Apapun
latar belakangnya, narkoba akan mengancam masa depan suatu negara
karena konsumen utamanya generasi muda. Apabila pemerintah Indonesia
tidak bertindak tegas untuk memerangi perdagangan narkoba tersebut,
maka dapat dipastikan bahwa masa depan negara ini akan semakin tidak
menentu.

Berdasarkan indikasi tersebut, globalisasi dapat membawa perubahan
terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia,
terutama masyarakat kalangan generasi muda yang cenderung mudah

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan
kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya
dan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap
menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tidak
kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

2. Lingkungan Regional
Perkembangan regional dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan
perkembangan global yang mendorong tumbuh-kembangnya kesadaran
dan komitmen regional, seperti Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia
Tenggara (ASEAN). Kesadaran dan komitmen tersebut mendorong
terjadinya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan
antarmanusia di kawasan tersebut. Perkembangan regional juga dikaitkan
dengan kesamaan karakteristik historis, geopolitik, pertumbuhan ekonomi,
dan kemajuan komunikasi. Interkasi yang diperkuat dengan penyebaran
informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronika telah
memperkual kesadaran regional tersebut.

Pada lingkungan regional, pengaruh globalisasi juga membawa dampak
terhadap terkikisnya budaya lokal di zona negara-negara Asia Tenggara.
Dampak tersebut berwujud adanya ekspansi budaya dari negara-negara
maju yang menguasai teknologi informasi. Meskipun telah dilaksanakan
upaya pencegahan melalui program kerja sama kebudayaan, namun
melalui teknologi infomasi yang dikembangkan, pengaruh negara lain
dapat saja masuk. Produk-produk budaya disebarluaskan melalui berbagai
teknologi media yang akhirnya membentuk perilaku baru, kebudayaan baru,
dan kemungkinan jati diri baru. Hal ini tentunya merupakan ancaman bagi
pembinaan sikap, perilaku, dan jati diri sebagai suatu bangsa.

Perkembangan regional Asia atau lebih khusus ASEAN dapat membawa
perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa
Indonesia. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dan sesuai agar
masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri
bangsa serta generasi muda tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa
Indonesia.

3. Lingkungan Nasional
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebanyak 219 juta lebih
menjadi potensi yang dapat diandalkan, apabila kualitas kemampuannya
dapat ditingkatkan dengan baik, sesuai dengan perencanaan
pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas
menjadi modal dasar perkembangan suatu negara. Dalam kondisi inilah
sebenarnya, makin terlihat pentingnya sistem pendidikan yang baik dan

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

konsisten bagi kemajuan suatu bangsa. Apabila jumlah penduduk yang
besar tersebut tidak dibina dan dikembangkan dengan baik, hal itu akan
menjadi beban anggaran negara.

Perkembangan politik di dalam negeri dalam era reformasi telah
menunjukkan arah terbentuknya demokrasi yang baik. Selain itu telah
direalisasikan adanya kebijakan desentralisasi kewenangan melalui
kebijakan otonomi daerah. Namun, sampai saat ini, pemahaman dan
implementasi konsep demokrasi dan otonomi serta pentingnya peran
pemimpin nasional masih belum memadai. Sifat kedaerahan yang kental
dapat mengganggu proses demokrasi dan bahkan mengganggu persatuan
nasional.

Dorongan untuk mewujudkan supremasi hukum di negara hukum ini cukup
kuat, namun masih memerlukan kerja keras untuk menjadi lebih baik.
Proses penegakan hukum sampai dengan saat ini masih sangat belum
berjalan seperti yang diharapkan. Masih cukup banyak kasus-kasus hukum
yang terlaksana sebagaimana mestinya, belum memenuhi rasa keadilan
masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan
lembaga peradilan, timbul gejala masyarakat untuk melaksanakan proses
peradilan jalanan atau sering disebut dengan main hakim sendiri.

Keragaman budaya, bahasa, agama, dan etnis merupakan potensi
kekayaan bangsa Indonesia, yang dapat dikembangkan untuk menarik
wisatawan luar negeri. Potensi tersebut juga didukung oleh potensi alam
yang relatif indah, sehingga dapat mendatangkan devisa bagi negara
melalui sektor pariwisata budaya atau alam. Namun potensi tersebut belum
dimanfaatkan secara maksimal.

Keamanan nasional merupakan bagian pokok dalam upaya untuk
mewujudkan stabilitas nasional, dan selalu dipertanyakan oleh para
investor setiap akan mengembangkan usahanya di Indonesia. Keamanan
nasional selalu menjadi pertanyaan pertama dari investor luar negeri
sebelum mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan Nasional yang jelas dan tegas dalam kaitannya
dengan keamanan nasional, agar aparat keamanan dan sistemnya mampu
melaksanakan tugasnya dengan baik.

Harus diakui bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia
sejak lebih dari enam puluh tahun merdeka. Pembangunan fisik dimulai
dari zaman orde lama, orde baru, orde reformasi hingga pasca reformasi
terasa sangat pesat, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung
pembangunan yang mencapai tingkat kemajuan cukup berarti. Misalnya,

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

jaringan listrik, jaringan komunikasi, jalan raya, berbagai sumber energi,
serta prasarana dan sarana pendukung lainnya. Kemajuan fisik yang
terlihat kasat mata adalah banyaknya gedung bertingkat di kota-kota besar
di Indonesia yang mengindikasikan kemajuan bangsa Indonesia dalam
bidang pembangunan. Selain itu, kemajuan penting yang dicapai dalam
tata pemerintahan adalah diluncurkannya Undang-undang tentang Otonomi
Daerah pada tahun 2001 yang memberi keleluasaan kepada pemerintah
daerah, provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun daerah dengan
kekuatan dan potensi yang dimilikinya.

Kemajuan di bidang fisik harus diimbangi dengan pembangunan nonfisik,
termasuk membangun karakter dan jati diri bangsa agar menjadi bangsa
yang kukuh dan memiliki pendirian yang teguh. Sejak zaman sebelum
merdeka hingga zaman pasca reformasi saat ini perhatian terhadap
pendidikan dan pengembangan karakter terus mendapat perhatian
tinggi. Pada awal kemerdekaan pembangunan pendidikan menekankan
pentingnya jati diri bangsa sebagai salah satu tema pokok pembangunan
karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Lama, Nation and
Character Building merupakan pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
Pada zaman Orde Baru, pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui
mekanisme penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P4). Pada zaman Reformasi, sejumlah elemen kemasyarakatan menaruh
perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan dalam
berbagai bentuk kegiatan.

C. Permasalahan Bangsa Saat Ini

1. Disorientasi dan belum Dihayatinya Nilai-nilai Pancasila sebagai
Filosofi dan Ideologi Bangsa
Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang
bersumber dari budaya Indonesia telah menjadi ideologi dan pandangan
hidup. Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 merupakan ideologi negara dan sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa hakikat
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dijiwai oleh moral dan
etika yang dimanifestasikan dalam sikap perilaku dan kepribadian manusia
Indonesia yang proporsional baik dalam hubungan manusia dengan
yang maha pencipta, dan hubungan antara manusia dengan manusia,
serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Namun dalam
kehidupan masyarakat prinsip tersebut tampak belum terlaksana dengan
baik. Kekerasan (domestik maupun nasional) dan hempasan globalisasi
sampai kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih belum dapat
diatasi.

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

Masalah tersebut muncul karena telah terjadi disorientasi dan belum
dihayatinya nilai-nilai Pancasila yang diakui kebenarannya secara
universal. Pancasila sebagai sumber karakter bangsa yang dimaksudkan
adalah keseluruhan sifat yang mencakup perilaku, kebiasaan, kesukaan,
kemampuan, bakat, potensi, nilai-nilai, dan pola pikir yang dimiliki oleh
sekelompok manusia yang mau bersatu, merasa dirinya bersatu, memiliki
kesamaan nasib, asal, keturunan, bahasa, adat dan sejarah Indonesia.

2. Keterbatasan Perangkat Kebijakan Terpadu dalam Mewujudkan Nilai-
nilai Esensi Pancasila
Substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sudah
tertuang secara implisit maupun eksplisit dalam produk-produk hukum
yang ada. Substansi hukum mengarah pada pemenuhan kebutuhan
pembangunan dan aspirasi masyarakat, terutama dalam pemenuhan
rasa keadilan di depan hukum. Namun demikian berbagai kebijakan dan
produk hukum tersebut masih belum sepenuhnya dapat mengakomodasi
kebutuhan untuk mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila sebagai
landasan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Akibatnya, maka penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai wahana dan
sarana membangun karakter bangsa, meningkatkan komitmen terhadap
NKRI serta menumbuhkembangkan etika kehidupan berbangsa bagi
seluruh rakyat Indonesia belum optimal. Oleh karena itu, pewujudan nilai-
nilai esensi Pancasila pada semua lapisan masyarakat Indonesia perlu
didukung perangkat kebijakan terpadu.

3. Bergesernya Nilai-nilai Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara
Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah dilaksanakan
selama ini memang mengalami berbagai kemajuan. Namun, di tengah-
tengah kemajuan tersebut terdapat dampak negatif, yaitu terjadinya
pergeseran terhadap nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pergeseran sistem nilai ini sangat nampak dalam kehidupan
masyarakat dewasa ini, seperti penghargaan terhadap nilai budaya dan
bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan
santun, kejujuran, rasa malu dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin
memudar. Perilaku korupsi masih banyak terjadi, identitas ke-”kami”-an
cenderung ditonjolkan dan mengalahkan identitas ke-”kita”-an, kepentingan
kelompok, dan golongan seakan masih menjadi prioritas. Ruang publik
yang terbuka dimanfaatkan dan dijadikan sebagai ruang pelampiasan
kemarahan dan amuk massa. Benturan dan kekerasan masih saja terjadi
di mana-mana dan memberi kesan seakan-akan bangsa Indonesia
sedang mengalami krisis moral sosial yang berkepanjangan. Banyak

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

penyelesaian masalah yang cenderung diakhiri dengan tindakan anarkis.
Aksi demontrasi mahasiswa dan masyarakat seringkali melewati batas-
batas ketentuan, merusak lingkungan, bahkan merobek dan membakar
lambang-lambang Negara yang seharusnya dijunjung dan dihormati. Hal
tersebut, menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai etika dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa jadi kesemua itu disebabkan
belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnnya
keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum,
cepatnya penyerapan budaya global yang negatif dan ketidakmerataan
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

4. Memudarnya Kesadaran terhadap Nilai-nilai Budaya Bangsa
Pembangunan di bidang budaya telah mengalami kemajuan yang ditandai
dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman nilai-nilai
budaya bangsa. Namun arus budaya global yang sering dikaitkan dengan
kemajuan di bidang komunikasi mencakup juga penyebaran informasi
secara mendunia melalui media cetak dan elektronika berdampak tehadap
ideologi, agama, budaya dan nilai-nilai yang dianut manyarakat Indonesia.
Pengaruh arus deras budaya global yang negatif menyebabkan kesadaran
terhadap nilai-nilai budaya bangsa dirasakan semakin memudar. Hal
ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai
budaya asing dibandingkan budaya bangsa, baik dalam cara berpakaian,
bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta kurangnya
penghargaan terhadap produk dalam negeri.

Berdasarkan indikasi di atas, globalisasi telah membawa perubahan
terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia,
terutama masyarakat kalangan generasi muda yang cenderung mudah
terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan
kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya
dan strategi yang tepat agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga
nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa sehingga tidak kehilangan kepribadian
sebagai bangsa Indonesia.

5. Ancaman Disintegrasi Bangsa
Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keselamatan
bangsa, dan keutuhan wilayah sangat terkait dengan posisi geografis
Indonesia, kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya
pembangunan karakter bangsa, terutama pemahaman masalah
multikulturalisme yang telah berdampak munculnya gerakan separatis
dan konflik horisontal. Selain itu, belum meratanya hasil pembangunan
antardaerah, primordialisme yang tak terkendali, dan dampak negatif
implementasi otonomi daerah cenderung mengarah kepada terjadinya

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

berbagai permasalahan di daerah.

6. Melemahnya Kemandirian Bangsa
Kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi adalah kunci untuk
membangun kemandirian bangsa. Daya saing yang tinggi, akan
menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu
memanfaatkan peluang yang ada. Kemandirian suatu bangsa tercermin,
antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas
dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan,
kemandirian aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya, pembiayaan pembangunan yang bersumber dari
dalam negeri yang semakin kukuh, dan kemampuan memenuhi sendiri
kebutuhan pokok. Namun hingga saat ini sikap ketergantungan masyarakat
dan bangsa Indonesia masih cukup tinggi terhadap bangsa lain.
Konsekuensinya bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kurang memiliki
posisi tawar yang kuat sehingga tidak jarang menerima kehendak negara
donor meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan. Kurangnya
kemandirian, juga tercermin dari sikap masyarakat yang menjadikan
produk asing sebagai primadona, etos kerja yang masih perlu ditingkatkan,
serta produk bangsa Indonesia dalam beberapa bidang pertanian belum
kompetitif di dunia internasional.

D. Konsep Jati Diri dan Esensi Karakter Bangsa

Jati diri merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh
kembang selama mata hati manusia bersih, sehat, dan tidak tertutup. Jati diri
yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi karakter dan selanjutnya
karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia. Oleh karena
itu, tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang dapat mempengaruhi jati
diri menjadi karakter yang baik, sehingga perilaku yang dihasilkan juga baik.

Karakter pribadi-pribadi akan berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan
pada akhirnya menjadi karakter bangsa. Untuk kemajuan Negara Republik
Indonesia, diperlukan karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,
bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan
berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter
harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif yang dapat
dijelaskan sebagai berikut.

1. Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bentuk kesadaran dan perilaku
iman dan takwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi bangsa
Indonesia. Karakter Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seseorang tercermin
antara lain hormat dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut
kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya itu; tidak memaksakan agama dan
kepercayaannya kepada orang lain.

2. Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sikap dan perilaku menjunjung tinggi kemanusian yang adil dan beradab
diwujudkan dalam perilaku hormat menghormati antarwarga negara
sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kemanusiaan
seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat,
hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena-
mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan
keadilan; merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
serta mengembangkan sikap hormat-menghormati.

3. Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan
Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan
karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan seseorang
tecermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan,
dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan; rela
berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa
Indonesia yang bertanah air Indonesia serta menunjung tinggi bahasa
Indonesia; memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Sikap dan perilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan merupakan karakteristik pribadi warga
negara Indonesia. Karakter kerakyatan seseorang tecermin dalam
perilaku yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara; tidak
memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah
untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan
bersama; menggunakan akal sehat dan nurani luhur dalam melakukan
musyawarah; berani mengambil keputusan yang secara moral dapat
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

kebenaran dan keadilan.

5. Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan
Komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan
sosial seseorang tecermin antara lain dalam perbuatan yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
sikap adil; menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat
terhadap hak-hak orang lain; suka menolong orang lain; menjauhi sikap
pemerasan terhadap orang lain; tidak boros; tidak bergaya hidup mewah;
suka bekerja keras; menghargai karya orang lain.

E. Karakter yang Diharapkan

Untuk mencapai karakter bangsa yang diharapkan sebagaimana tersebut
di atas, diperlukan individu-individu yang memiliki karakter. Oleh karena itu,
dalam upaya pembangunan karakter bangsa diperlukan upaya sungguh-
sungguh untuk membangun karakter individu (warga negara). Secara
psikologis karakter individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat
bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Olah
hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan. Olah
pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan
pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Olah raga berkenaan dengan
proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas
baru disertai sportivitas. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan
dan kreativitas yang tecermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan
kebaruan.

Karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila pada masing-masing
bagian tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut.
1. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan
bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab,
berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban,
dan berjiwa patriotik;
2. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif,
inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif;
3. Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika antara lain bersih,
dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif,
determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih;
4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain
kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah,
hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan
kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

Olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa sebenarnya saling
terkait satu sama lainnya. Oleh sebab itu, banyak aspek karakter yang dapat
dijelaskan sebagai hasil dari beberapa proses.

No comments yet

Leave a Reply